Terkait Ijtima Ulama, Ketum PBNU Minta Masyarakat Pahami Kriteria Ulama
 |
| Para tokoh yang hadir Ijtima Ulama |
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Kiai Said Agil Siradj tak ambil pusing dengan Ijtima yang dilakukan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama bersama tokoh nasional. Forum itu dinilai tak mewakili ulama di Indonesia.
Tawa Kiai Said Agil Siradj pecah saat dimintai tanggapan tentang Ijtima yang dilakukan GNPF Ulama yang membahas calon presiden dan wakil presiden 2019 di Hotel Menara Peninsula Jakarta, Jumat (27/7/2018).
Bahkan Kiai Said sempat tak tahu apa itu GNPF. Helmy Faishal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia yang berasal dari NU, kemudian memberi penjelasan.
Kiai Said Agil yang sempat bingung dengan istilah GNPF langsung tertawa usai mengetahui jika yang dimaksud adalah alumnus gerakan 212. Menurut dia, mereka yang tergabung dalam GNPF bukanlah ulama.
"Ulama yang mana, yang tukang pidato itu? Ulama itu Kiai Djazuli (Ahmad Djazuli Ustman), Kiai Dimyati, Kiai Mustofa Bisri," kata Kiai Said usai membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jawa Timur di Aula Al Muktamar Lirboyo Kediri, Sabtu (28/7/2018). Dikutip dari Beritatagar.id
Karena tak mengakui sebagai ulama, Kiai Said menolak mengomentari pertemuan GNPF bersama pimpinan partai politik tersebut. Dia justru meminta masyarakat tak keliru memahami kriteria ulama agar tak menimbulkan kesalahpahaman.
NU, menurut Kiai Said, tak akan pernah membicarakan figur atau dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden. NU juga bukan partai politik yang bisa memberikan dukungan atau sikap politik.
"Siapapun yang datang meminta restu ke PBNU akan kita doakan, demikian juga cawapres," kata Kiai Said tanpa menyebut detail siapa yang datang.
Namun demikian, sebagai organisasi massa terbesar yang memiliki 91 juta orang anggota, NU berharap calon presiden dan wakil presiden memiliki sikap yang baik. Di antaranya adalah berkapasitas, bersih, berani, dan sportif.
Saat disinggung munculnya wacana untuk mengusung Kiai Said menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden petahana Joko "Jokowi" Widodo, alumnus santri Lirboyo Kediri ini kembali tertawa. "Saya ndak ada potongan jadi cawapres," ujarnya sambil berlalu.
Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Hasan Mutawakkil Alallah, kepada ratusan peserta muskerwil yang hadir menegaskan bahwa NU tak boleh dikendalikan oleh partai politik. "Satu dua tahun ini kita akan dihadapkan pada pilpres dan pileg. NU harus tetap istiqomah dan tak boleh jadi alat politik," katanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Genggong Probolinggo, Jawa Timur, itu mengatakan saat ini terdapat berbagai upaya untuk mengadu domba pengurus NU dengan ulama dan pengasuh pondok pesantren. Melalui fitnah dan propaganda keji yang disebarkan di media sosial, mereka menginginkan NU di Jawa Timur melemah.
Aksi teror yang sempat mengancam para kiai beberapa waktu lalu menunjukkan adanya upaya yang masif dan terorganisir untuk menghancurkan NU. Sebab NU Jawa Timur menjadi basis kekuatan NU tanah air dengan jumlah kiai dan pondok pesantren terbesar.
Hal inilah yang memunculkan upaya berbagai pihak untuk menjadikan NU sebagai boneka yang bisa dikendalikan untuk kepetingan pragmatis.
"NU hanya minta kepada warga Nahdliyin untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas. Memilih pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan," katanya.
Sikap netral yang menjadi pilihan NU ini, menurut Kiai Mutawakkil, akan membuat organisasi ini bisa menjadi payung teduh bagi siapa saja. NU tidak akan pernah berbicara politik ataupun terlibat dalam dukung mendukung kandidat.
Sejumlah tokoh politik menghadiri undangan GNPF Ulama di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada Jumat silam. Mereka adalah para ulama alumni gerakan 212 yang tengah membicarakan calon presiden untuk diusung dalam pilpres 2019.
Beberapa tokoh politik yang hadir antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tiba pertama kali. Disusul politikus Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, Gubernur DKI Anis Baswedan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.
Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al Jufri, Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiyono dan Fadli Zon, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera turut di antara peserta Ijtima. Mereka pun datang memenuhi undangan GNPF.
Ijtima ini membahas soal kriteria pemimpin bangsa yang terdiri atas kriteria umum dan khusus. Kriteria umumnya adalah beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa, memiliki ilmu, dan kompeten dalam penyelenggaraan negara yang konsisten dengan pembukaan UU 1945.
Lantas kriteria khususnya adalah memiliki keberpihakan kepada pribumi dan umat Islam, mampu menjaga kedaulatan negara, melindungi segenap bangsa dan negara dari intervensi pihak asing, serta bebas dari komunisme, liberalisme, sosialisme, kapitalisme, dan aliran sesat. [Islampers.com]
Source : Beritatagar.id
Advertisement
Komentar