Meluruskan Logika Pikir Idrus Ramli Tentang KH Ma'ruf Amin

Ust Idrus Ramli

Islampers.com - Jakarta
Oleh: M Asnawi Ridwan ( paguyuban santri Nusantara) Saya bukanlah timses paslon pilpres tertentu, dan bukan pula pemilih fanatik yang anti kritik.

Terus terang, saya memilih paslon no 1 tetapi tetap dalam koridor salah-benar. Saya mengakui bahwa beliau kiai Idrus Romli adalah sosok yang sangat alim dalam bidang perbandingan sekte dalam islam. Dengan lincah sekali beliau dapat menggebuk paham-paham wahabi dan syiah.

Namun kelihaian dalam satu bidang tidaklah serta merta alim dalam bidang yang lain. Mohon maaf, saya menilai kiai Idrus Romli terkadang kurang jeli dalam pendalaman ilmu fiqh terlebih lagi dalam bidang tashawwuf.

Seperti yang tersirat dari postingan beliau, semua point yang ditampilkan mengalami kecacatan.

Screndshot status Idrus Ramli

Berikut saya sampaikan kesalahan logikanya:

1. Kiai Idrus menyampaikan, derajat ulama jangan sampai tertukar dengan jabatan politik. Kiai Idrus, derajat ke-ulama-an akan terpelanting dengan buruknya akhlak dan ketidak mampuan untuk berzuhud/wira'i. Jabatan politik justru menjadi nilai plus bagi seorang ulama supaya bisa mengaktualisasikan ilmu dan gagasannya. Silahkan banyak membaca sejarah ulama', banyak diantara beliau yang menjadi qodhi, wazir bahkan raja bahkan khalifah dan derajat ulama' tidak tertanggalkan.

2. Kiai Idrus menilai Kiai tidak boleh terjun ke kancah politik. Ini kesalahan berpikir yang luar biasa dari seorang yang terlanjur dikenal sebagai ulama'. Silahkan baca kitab alSyarwani atau kitab lainnya yang menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar terbaik adalah mendekati pemerintah. Apabila ada peluang sekaligus jadi bagian pemerintah, kenapa disalahkan? tentu jalan untuk mewujudkan kemaslahatan sebagaimana cita cita islam akan semakin mudah terwujud. Silahkan pelajari kitab ihya' ulumuddin tentang siyasah atau manaqib al Syafi'i yang menceritakan keterlibatan beliau dalam pergulatan politik.

3. Kiai Idrus menganggap Kiai Ma'ruf sudah udzur. Jenengan kurang memahami aturan main pencalonan yg ditetapkan KPU. Semua sudah melalui standart kemampuan menjalankan tugas selama 5 tahun kedepan. Memojokkan seseorang karena faktor usia adalah pelecehan berbau rasis yang tidak beradab. Kalau ingin kritis, silahkan kritik kebijakan dan visi misi capres cawapres yang tidak tepat. Sungguh tidak pantas bila di era demokrasi ini kita meninggalkan adab dan etika.