Ada PNS DKI Golongan Elit Dapat Bansos: Ini Kata Anies

(Foto: dok. Pemprov DKI)

Islampers.com - Jakarta
Anies sebelumnya pernah membuat kesalahan tentang data warga DKI Jakarta yang berhak mendapatkan bantuan terdampak covid-19, melalui video conference, Anies meminta dukungan dana ke Wapres Ma'ruf Amin untuk 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin.

Lagi-lagi membuat kesalahan, Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui adanya PNS dan golongan elite di Ibu Kota yang masuk daftar penerima Bansos selama PSBB Corona. Anies menyebut soal pendataan jutaan penduduk di DKI tak mungkin sempurna.

"Benar, kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pastilah. Di negeri ini data yang superakurat saya rasa teman-teman juga tahu, jadi kalau dicari pasti ada. Bagian kita koreksi terus-menerus, dari 1,2 juta ketemu satu, dua, tiga (nama), pasti. Jadi nggak usah ditutupi, itu faktanya. Di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address. Tapi, yang penting adalah, begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data," kata Anies di Balai Kota, Jakarta (22/4/2020). Anies menjawab pertanyaan wartawan mengenai kekeliruan Bansos yang menyasar ke PNS, TNI, hingga anggota DPRD.

"Hari ini banyak dari saudara kita yang bulan lalu tak butuh bantuan tapi sekarang butuh bantuan. Pada saat datang ke lapangan, yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang ada dalam daftar. Karena banyak sekarang tak punya pekerjaan, banyak yang warungnya tutup," tuturnya.

Untuk itu, lanjut Anies, Pemprov DKI terus mendata warga prasejahtera yang juga membutuhkan bantuan. Dia meminta pihak RW mendata warga yang membutuhkan Bansos, termasuk mencoret data warga yang belum membutuhkan.

"Di sini bagian kita memastikan mereka yang prasejahtera baru masuk data yang di-update, sehingga pada distribusi berikutnya mereka bisa dapat bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para lurah membagikan juga pada ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk, sekaligus juga mencoret ketemu nama yang seharusnya tak menerima," jelas Anies.

Sumber: Detik.com
Editor: M Setiawan