Situs Hoax Publik-News Membuat Narasi Menggiring Nahdliyyin Pilih PBB

Foto Laman Situs Publik-news

Islampers.com - Jakarta
Situs Publik-News kembali mencari masalah, setelah sebelumnya salah satu admin situs ini yang berinisial HR ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri karena terbukti memuat berita fitnah terhadap Akbar Faizal anggota Komisi III DPR RI, Rabu (10/1/2018).

Namun kejadian penangkapan salah satu admin situs tersebut ternyata tidak membuatnya jera dan intropeksi diri, hari ini Rabu (14/3/2018) belum genap 2 bulan Situs Publik-News didapati kembali memuat berita yang mengarah fitnah dan HOAX (Berita Bohong), dalam situsnya dia memuat Judul dan narasi menggiring Nahdliyyin untuk bergabung ke PBB.

"Ketum PBNU Anjurkan Kyai NU dan Warga Nahdliyin Gabung ke PBB". Judul.

“Yusril mengatakan, Kyai Said menganjurkan para kyai NU dan warga Nahdliyin yang belum masuk partai apapun untuk bergabung ke PBB. Yusril berjanji akan menyambut dengan gembira". Tulisnya, dikutip Rabu (14/3/2018) Dini Hari.

Berita tersebut muncul -+satu minggu setelah Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra silaturahmi ke Kyai Sa'id di Kantor PBNU pada Sabtu (3/3/2018).

Jika Yusril benar mengatakan begitu, tentu hal ini jelas bertentangan dengan sikap khittah NU, dimana NU secara resmi tidak pernah berpolitik praktis. Dalam banyak berita, Kiai Said menyatakan tetap berpegang teguh terhadap Khittoh NU 1926.

"Salah satu amanah yang saya emban sejak muktamar Makassar hingga Jombang adalah mematuhi dan mempertahankan Khittah Nahdlatul Ulama 1926, Khittah NU 1926 itu adalah tidak terlibat politik praktis ,karenanya NU tidak mungkin dan tidak boleh memberikan dukungan politik kepada kandidat manapun". Kata Kyai Sa'id di Kantor PBNU pada Jum'at (10/2/2017).

"NU adalah organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, sedang politik hanya instrumen mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara," demikian kata Kyai Sa'id pernah menegaskan dalam satu kesempatan.

Sebab itu, politik yang dipraktikkan NU secara struktural adalah politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatakan, dan politik yang penuh dengan etika, bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan semata dengan menghalalkan semua cara [Islampers.com]